Tahun 2014 Swasembada Pangan Terancam Gagal

Pemerintah harus mempertanggungjawabkan program swasembada lima komoditas pangan di tahun 2014 yang diprediksi gagal. Kegagalan tersebut disebabkan pemerintah dianggap tidak berpihak kepada petani. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengatakan, ketidakberpihakan pemerintah menyebabkan sektor pangan Indonesia mengalami kemunduran. “Pemerintah harus segera menentukan posisi dan sikap untuk mengerem kemunduran sektor pangan,” ujar dia di selasela diskusi pangan di Jakarta kemarin.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan program swasembada lima komoditas yakni beras, jagung, kedelai, daging dan gula pada 2014. Namun, kelima sektor tersebut diyakini tidak berkembang dan sebaliknya justru malah keran impor semakin terbuka. “Jangankan swasembada, yang ada impor malah makin banyak. Ini sebetulnya program, janji, atau kampanye? Pemerintah harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat,” tandasnya.

Tidak adanya kebijakan ketahanan pangan nasional yang terintegrasi dan kacaunya koordinasi antarkementerian/lembaga terkait menyebabkan pangan nasional karut marut. Di sisi lain, data produksi pangan yang simpang siur bisa menyebabkan kesalahan dalam perhitungan antara produksi dan kebutuhan pangan.

Padahal, selama ini keputusan impor pangan juga didasarkan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan di dalam negeri. “Artinya, bilamana kurang ya tinggal impor. Kebijakan yang terlalu menyederhanakan persoalan ini tidak akan membangun ketahanan dan kemandirian pangan,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai, program swasembada pangan hanya target politik semata. Dia juga pesimistia swasembada pangan 2014 bisa terwujud. Salah satu penyebabnya adalah politik anggaran pemerintah yang tidak memihak sektor pertanian. Hal ini tercermin dari minimnya alokasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan).

Menurutnya, Kementan tidak masuk dalam 10 prioritas yang mendapat anggaran besar. Tahun 2014 anggaran Kementan bahkan dipangkas menjadi Rp15,5 triliun dari sebelumnya Rp16,5 triliun atau berkurang hampir Rp1 triliun. “Anggaran Kementan hanya 1,5% dari dana APBN,” sebutnya.